Rabu, 08 Juni 2016

Kumala Chandra L.
23215756
1EB20

SEJENAK HENING: APA YANG DIPERLUKAN UNTUK HIDUP BAHAGIA?


Liputan6.com, Jakarta - Apa hal yang paling dicari manusia dalam hidupnya? Apakah materi dan popularitas? Jawabannya mungkin terdengar begitu sederhana, kebahagiaan. 

Tapi, lantas apa yang dibutuhkan untuk hidup bahagia? Apakah sekali lagi materi atau popularitas? Praktisi Mindfulness, Adjie Silarus mengajak kita untuk sejenak hening, meresapi arti bahagia dan apa yang diperlukan untuk mewujudkan hidup bahagia. 

Menurut Adjie, sudah tidak kekinian bila hidup bahagia didapat dengan kaya berlimpah harta, disanjung dan terkenal di mana-mana. "Sekarang kebahagiaan diciptakan dengan merasa mempunyai teman," ucap Adjie dalam tayangan Sejenak Hening.

Ya, tidak merasa mempunyai teman akan memengaruhi kesehatan dan tingkat kebahagiaan seseorang. Sebuah penelitian dari Harvard University menunjukkan, kualitas jalinan hubungan cinta yang baik berdampak sangat positif pada kesehatan tubuh dan otak.

Rabu, 01 Juni 2016

Kumala Chandra L.
23215756
1EB20

LOLOS UJI KIR, GRABCAR-UBER BISA BEROPERASI

VIVA.co.id - Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, mengatakan bahwa layanan transportasi berbasis online seperti Grabcar dan Uber tetap beroperasi asal lolos sejumlah syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah juga berlaku untuk angkutan umum konvensional tidak berbasis aplikasi, sampai dengan batas waktu yang ditentukan selama setahun kedepan, yakni 31 Mei 2017.

Pertama, para pengemudi kendaraan berbasi online tersebut harus memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan. Jonan mencontohkan, misalnya seorang pengemudi mobil jenis sedan harus memiliki SIM A umum.

“Pengemudi sedan maka harus pakai SIM A umum. Ini tidak bisa ditawar, tidak bisa pakai SIM C ya. Kalau microbus seat 7 maka pakai SIM B1,” ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat, Rabu 1 Juni 2016.

Kedua, kendaraan harus tetap lolos uji KIR. KIR bisa dilakukan tidak hanya di Jakarta saja dan bisa dilakukan di bengkel-bengkel resmi mobil tersebut.

“Ini rekomendasi Dirjen Perhubungan Darat, KIR tak Cuma di DKI saja, banyak kok, bengkel resmi boleh. Ini harus di-KIR,” tegas mantan Direktur Utama PT KAI tersebut.

Menurut Jonan, ada kurang lebih 3.330 jumlah kendaraan yang harus dilakukan uji KIR. Akan tetapi sampai saat ini, baru sekitar 400 kendaraan yang sudah dilakukan uji KIR.

Ketiga, STNK harus dengan badan hukum kendaraan berbasis online tersebut. Prinsipnya, kata Jonan, jika tak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, maka kendaraan tersebut dilarang beroperasi.

Bahkan Jonan mengancam akan mengandangkan kendaraan yang diketahui melanggar regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dengan batas kesempatan tiga kali pelanggaran untuk semua jenis layanan kendaraan tanpa terkecuali.

Usai itu dilakukan, maka pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan melakukan pemblokiran layanan berbasis aplikasi tersebut.

“Kalau maksa jalan, kalau kena periksa akan dikandangi. Kalau koperasi A, B kita surati. Kalau tiga kali melanggar, kita cabut izin usahanya. Izin usahanya yang terbitin Dishub DKI. Kalau sudah, ya kita blok situsnya.”

Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah member batas waktu sampai dengan 31 Mei 2016 agar angkutan roda empat berbasis aplikasi menjadi sah di mata hukum Indonesia.
Syarat yang diberikan tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2016. Salah satunya, dua layanan taksi online tersebut diminta untuk memiliki izin penyelenggara angkutan umum.

Antara lain dengan membuat badan usaha tetap yang bertanggung jawab terhadap operasional armada masing-masing dan membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).


Keduanya juga harus mendapat izin operasional. Salah satunya dengan cara memiliki minimal lima kendaraan yang dibuktikan dengan STNK atas nama perusahaan, pool, fasilitas perawatan, dan pengemudi dengan SIM umum.
Kumala Chandra L.
23215756
1EB20

THE EFFECTS OF SMOKING FOR PEOPLE

Before we smoke, it’s better to look at the fact of smoking effects, not only for smokers nut also for non-smokers. About 50 thousand people die every year in Britain as a direct result of smoking. This is seven times as many as deaths in road accidents. Nearly a quarter of smokers die because of diseases caused by smoking.

Ninety percent of lung cancers are caused by smoking. If we smoke five cigarettes a day, we are six times more likely to die of lung cancer than a non-smoker. If we smoke twenty cigarettes a day, the risk is ninteen times greater. Ninety five percent of people who suffer from bronchitis are people who smoke. Smokers are two and half times more likely to die of heart disease than non-smokers.

Additionally, children of smokers are more likely to develop bronchitis and pneumonia. In one hour in a smoky room, a non-smoker breathes as much as substance causing cancer as if he had smoked fifteen cigarettes.


Smoking is really good for tobacco companies, because they do make much money from smoking habit. Smoking, however, is not good for everybody else.

Selasa, 24 Mei 2016

Kumala Chandra L.
23215756
1EB20

Economic Census 2016

BPS - Statistics Indonesia will soon conduct Economic Census (EC) 2016 to obtain new data related to the business sector in Indonesia. The EC is conducted for every ten years and aimed to obtaining data on the total number of business sectors in Indonesia. As started by the head of BPS, the EC will cover characteristics, types, and distributions of all business sectors in Indonesia, from cities to remote areas.

Previously, the EC was conducted for 1986, 1996, and 2006.  It was a primary source of statistical data based on various economic sectors excluding the agriculture sector. The main objective is to obtain the population of business in Indonesia by economic sector, activities, business skill, and region. Further, it also updates the directory of business register, master sampling frame of economic activities, develops as well as creates a map of economic activities distribution. At last, the result of this EC is to collect detail information on the structure of all economic activities. The coverage of EC is mainly for all non-agricultural businesses or establishment in Indonesia.


This EC has been planned since 2014 for its preparation phase, while the field survey will be conducted in 2016. The information and data gathered will then be processed and analyzed from 2017 to 2018 to businesses from the micro to macro scale. This survey will also cover all economic activities including barberdasher and street vendors. The business sectors that will be surveyed include the fields of manufactureing, housing, mining, excavation, domestic, and overseas trading, as well as services. The agricultural business sector will not be covered as the BPS surveyed the field in 2013.

Rabu, 27 April 2016

Kumala Chandra Lukita
23215756
1EB20

Pengaruh Jasa Transportasi Online Terhadap Pendapatan Negara

Dengan adanya transportasi online di Indonesia tentu saja menambah pendapatan kas untuk negara. Contohnya seperti jasa transportasi ojek online Gojek. “Sektor Gojek beri sumber pajak pada pemerintah untuk pertama kalinya. Tapi angkanya belum bisa saya kasih tahu,” ujar Nadiem Makarim selaku CEO PT. Gojek Indonesia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kementrian Keuangan, Sigit Priadi Pramudito, mengungkapkan bahwa potensi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dari layanan jasa transportasi online cukup besar.

Saat ini, PT. Gojek Indonesia telah menggandeng hampir 30 ribu pengemudi ojek, belum lagi dengan jasa transportasi online lainnya (Grab Bike, Grab Car, Uber Taxi, dan layanan sejenisnya). Jika puluhan ribu orang ini dipungut PPh dari hasil pemotongan gajinya, maka negara akan mendapat tambahan penerimaan pajak, sehingga otomatis kas masuk untuk negara akan bertambah.

Dalam hal ini, sambungnya, pemerintah pusat bekerja sama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk melihat payment gateway atau sebuah aplikasi e-commerce yang menyediakan jasa.


Selasa, 26 April 2016

Kumala Chandra Lukita
23215756
1EB20

Corruption Eradication Comission (KPK)

One of the most effective justice sector institutions in Indonesia is the Corruption Eradication Comissin (KPK), established in December 2002. The KPK demonstrates what can be achieved when the different functions of investigation and prosecution are coordinated. Moreover, it works with a specialized anticorruption chamber are dominated by a majority of ad hoc judges whose reputation for honestly is well known.

However, in December 2006, the Constitutional Court struck down the law creating the anticorruption court on the grounds that it was not created as part of The Law on the Courts. The Constitutional Court gave parliament three years to amend the law and properly constitute the anticorruption court under The Law on The Courts, but allowed the anticorruption courts to continue to functioning the meantime. The parliament set itself a dealing of March 2009 to pass the new law. This was the extended to September. Many legislators have been arrested by the KPK and convicted in the anticorruption court, leading some to question if the parliament lacks motivation to pass this law.

The KPK consistently gets convictions in corruption cases, showing what can be done with clean courts, professional investigations, and effective prosecutors. But this kind of successful cooperation is certainly an exception. Their consistent convictions raise the bar for the Police, the attorney general's office and the courts. Indonesia needs coordinated bold leadership if it's to get out of the corruption quagmire. Better coordination between Police and prosecutors are essential. They should have both the technology and the legal means to obtain wire taps and recording the way the KPK does to obtain convictions in corruptions cases.

My own opinion about the KPK's works in Indonesia is good enough, I also appreciated their performance. I hope the KPK can perform better than this, maybe they can apply a new policy and coordinate with the authorities to against the people who did a corruption.
Kumala Chandra Lukita
23215756
1EB20

Inflasi di Indonesia

Banyak sudah komentar, pendapat, dan pandangan mengenai apa yang disebut dengan inflasi. Jika didengar secara sepintas, tampaknya komentar-komentar tersebut lebih mengarah pada suatu kesimpulan bahwa inflasi tersebut berbahaya dan sesuatu yang buruk bagi perekonomian suatu negara. Tidak jarang pula inflasi harus menerima tuduhan sebagai penyebab gagalnya berbagai kegiatan ekonomi suatu negara. Benarkah demikian?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas secara sepintas masalah inflasi yang termasuk salah satu penyakit ekonomi tersebut. Inflasi sering diartikan sebagai kecenderungan naiknya harga barang secara umum yang diikuti oleh menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Dari pengertian tersebut, dapat diambil beberapa poin penting mengenai inflasi, bahwa inflasi akan terjadi jika:
  1. Disertai kenaikan harga-harga komoditi secara umum, atau dapat dikatakan hampir setiap komoditi mengalami kenaikan
  2. Dapat diketahui dan dihitung jika telah berjalan dalam kurun waktu tertentu dan dalam wilayah tertentu. Di Indonesia sendiri digunakan waktu sebulan atau setahun dalam mengetahui terjadinya dan besarnya inflasi yang terjadi.
Dengan demikian, jika kenaikan harga tidak menyeluruh, ataupun jika menyeluruh namun hanya terjadi dalam kurun waktu yang singkat dan terjadi di wilayah tertentu yang terbatas, maka istilah inflasi menjadi kurang tepat untuk disebutkan.

Jika dilihat dari parah atau tidaknya, besar atau kecilnya inflasi yang terjadi, inflasi dapat dibagi menjadi:


Negara Indonesia sendiri pernah mengalami semua jenis inflasi tersebut.

Jika dilihat dari sebab-sebab kemunculannya dibagi dalam:
  • Inflasi karena naiknya permintaan
Terjadi karena adanya gejala naiknya permintaan secara umum, sehingga sesuai dengan hukum permintaan, makan harga secara umum akan cenderung naik. Proses terjadinya dapat dilihat di grafik berikut:


Adanya kenaikan permintaan akan menyebabkan garis permintaan (D) bergeser ke kanan menjadi garis (D’), hal ini mengakibatkan harga keseimbangan harga keseimbangan naik dari P0 menjadi P1. Jika semua komoditi mengalami kejadian seperti ini, maka akan terjadi inflasi. Sisi baik dari inflasi yang disebabkan oleh naiknya permintaan adalah kenaikan dalam harga juga diimbangi dengan naiknya komoditi yang diproduksi, sehingga meskipun harga naik, namun cukup tersedia komoditi di pasar.
  • Inflasi karena naiknya biaya produksi
Terjadi jika kecenderungan naiknya harga lebih diakibatkan karena naiknya biaya produksi, seperti naiknya upah tenaga kerja, naiknya harga bahan baku, dan sebagainya. Jika ini yang terjadi, maka akibatnya akan lebih buruk dibandingkan dengan inflasi karena naiknya permintaan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:


Adanya kenaikan biaya produksi menyebabkan produsen untuk cenderung mengurangi produksinya, yang berarti garis produsen/penawaran (S) akan bergeser ke kiri (S’). Akibat dari kejadian tersebut, harga akan cenderung naik dari P0 ke P1. Yang lebih buruk lagi yaitu kenaikan dalam harga tersebut diperparah dengan semakin sedikitnya produksi, yakni dari Q0 menjadi Q1. Dengan demikian, semakin banyak rakyat kecil yang tidak dapat menikmati komoditi tersebut.
Jika dilihat dari asalnya, inflasi terbagi menjadi:
  • Inflasi dari dalam negeri
Terjadi karena peristiwa yang terjadi di dalam negeri, misalnya peredaran uang di dalam negeri terlalu banyak. Peredaran uang yang terlalu banyak akan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap uang menjadi berkurang (karena mendapatkan uang relatif mudah). Dengan kata lain, jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada yang dibutuhkan, sehingga jika hasil produksi tidak meningkat, maka orang akan lebih menghargai barang daripada uang, sehingga kalau barang tersebut dijual, tentulah dengan harga yang tinggi. Jika semua komoditi mengalami hal tersebut, muncullah inflasi.
  • Inflasi dari luar negeri
Proses terjadinya diawali dengan masuknya komoditi impor yang telah terkena inflasi di negara asalnya, sehingga komoditi impor tersebut dibeli oleh masyarakat dengan harga yang mahal pula. Jika kemudian komoditi tersebut diolah sebagai bahan baku untuk membuat produk, maka tentu harga produk tersebut akan menjadi mahal. Dengan demikian, semakin banyak mengimpor komoditi yang terkena inflasi, semakin besar pula kemungkinan terjadinya inflasi di Indonesia.

Dampak positif dari inflasi:
  1. Inflasi yang terkendali menggambarkan adanya aktivitas ekonomi dalam suatu negara
  2. Inflasi terkendali merangsang masyarakat untuk terus berusaha bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraannya, agar tetap dapat mengikuti penurunan nilai riil pendapatannya
Dampak negatif dari inflasi:
  1. Menyebabkan turunnya pendapatan riil masyarakat yang memiliki penghasilan tetap
  2. Menyebabkan turunnya nilai riil kekayaan masyarakat yang berupa kas, karena nilai tukar kas (misalkan uang) akan menjadi lebih kecil.
  3. Menyebabkan nilai tabungan masyarakat menurun
  4. Menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia terhambat